Apa Kewajiban Australia Terhadap Kapal Pesiar – Momok kapal-kapal besar dengan orang-orang yang nekat turun ke darat bukanlah pemandangan baru di Australia.
Pada tahun 2001, MV Tampa secara terkenal berusaha memasuki perairan Australia di lepas pantai Pulau Christmas untuk membebaskan lebih dari 400 pencari suaka yang telah diselamatkan oleh kapal Norwegia. idn slot
Diperkirakan 15.000 awak kapal kini terdampar di 18 kapal pesiar yang mengambang di sekitar Australia, dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa virus corona akan menyebar dan menyebar. americandreamdrivein.com
Keadaan untuk setiap kapal mungkin berbeda, tetapi aturan dasar hukum internasional tetap sama.
Tugas untuk memberikan bantuan
Bagi mereka yang berada di laut, ada kewajiban bagi para nakhoda kapal untuk membantu mereka yang dalam kesulitan. Negara harus memenuhi kewajiban ini juga.
Australia dapat dilihat memenuhi tanggung jawab ini dengan rencananya untuk mengirim dokter ke kapal pesiar untuk mengevaluasi anggota awak yang sakit. Namun, naik ke laut menantang, dan membutuhkan persetujuan dan kerja sama dari mereka yang ada di dalamnya.
Ketika kapalnya sendiri dalam kesulitan, hukum laut internasional mengizinkannya memasuki pelabuhan perlindungan.
Meskipun negara menjalankan kedaulatan atas pelabuhan mereka dan berhak untuk mengontrol kapal mana yang masuk, terdapat pengecualian berdasarkan hukum kebiasaan internasional yang mengizinkan kapal yang dalam kesulitan untuk berlabuh.
Inilah yang terjadi pada tahun 2001 ketika tuan dari Tampa mengeluarkan panggilan darurat untuk menjamin masuknya ke Pulau Christmas.
Tapi apa yang dianggap sebagai kesusahan? Pada dasarnya, itu adalah saat ada ancaman yang jelas terhadap keselamatan mereka yang berada di atas kapal.
Secara tradisional, ini terkait dengan situasi di mana tiang kapal rusak, layar rusak atau mesin tidak berfungsi atau kegagalan mekanis lainnya yang memerlukan perbaikan. Sebuah kapal bisa masuk ke pelabuhan dan mencari perbaikan yang diperlukan sebelum melanjutkan perjalanannya.
Namun, tekanan di Tampa disebabkan oleh fakta bahwa kapal itu membawa lebih banyak orang yang membutuhkan lebih banyak makanan, air, dan perawatan medis daripada yang dapat disediakan kapal.
Perlindungan hukum internasional untuk kru
Bagaimana dengan kapal pesiar dengan 1.000 awak yang tinggal dalam jarak dekat dan terpapar virus corona? Situasi bahaya juga bisa muncul di kapal-kapal ini.
Hukum internasional memiliki persyaratan minimum bagi awak yang mengoperasikan kapal. Saat ini, tampaknya awak kapal pesiar akan terbagi antara mereka yang penting untuk menjalankan kapal dan mereka yang bertugas menjaga penumpang.
Situasi bahaya akan lebih mudah terjadi jika awak kapal yang bertanggung jawab atas jalannya kapal sebenarnya tidak sehat dan tidak dapat melakukan tugas-tugas penting untuk keselamatan kapal.
Para awak kapal juga memiliki hak-hak inti yang diatur dalam Konvensi Buruh Maritim, yang mulai berlaku pada tahun 2013. Konvensi tersebut menetapkan standar kerja dan hidup bagi awak kapal yang bekerja di kapal internasional.
Berdasarkan konvensi ini, pelaut yang membutuhkan perawatan medis segera diberi akses ke fasilitas medis di darat. Australia terikat oleh kewajiban ini untuk kapal yang terletak di perairan teritorialnya, terlepas dari apakah kapal tersebut terdaftar di luar negeri.
Australia telah menerapkan konvensi tersebut di bawah Undang – Undang Navigasinya sendiri dan, terutama, Marine Order 11.
Perintah itu membutuhkan pemilik kapal
menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan kesehatan, perawatan medis dan perawatan gigi penting bagi pelaut di kapal.
Kewajiban ini mencakup memastikan itu
pelaut memiliki perlindungan kesehatan dan perawatan medis yang sebanding dengan yang tersedia untuk pekerja di pantai, termasuk akses cepat ke: (i) obat-obatan yang diperlukan, peralatan medis, dan fasilitas untuk diagnosis dan perawatan; dan (ii) informasi dan keahlian medis.
Perintah ini berlaku untuk kapal Australia. Pertanyaannya adalah apakah aturan yang sama berlaku untuk kapal yang terdaftar di luar negeri.
The Ruby Princess, misalnya, terdaftar di Bahamas. Bahama terikat oleh Konvensi Buruh Maritim, yang menetapkan persyaratan serupa dengan yang ada di Tata Laut Australia.
Namun, pemilik kapal tidak memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan awak kapal. Konvensi Buruh Maritim memperjelas bahwa Australia terikat kewajiban untuk menawarkan perawatan medis kepada awak kapal di perairan teritorialnya.
Konvensi tidak menunjukkan siapa yang memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan bantuan medis dalam kasus-kasus seperti ini, tetapi pemilik kapal memiliki kewajiban keuangan berdasarkan perjanjian untuk membiayai biaya perawatan tersebut. Yang penting kru menerima perawatan medis yang diperlukan.
Bagi Australia, masih ada keseimbangan hak yang harus dicapai. Di bawah hukum internasional, suatu negara dapat menolak akses ke pelabuhannya untuk kapal yang menimbulkan ancaman keselamatan, lingkungan, kesehatan atau keamanan yang serius dan tidak dapat diterima. Pandemi tidak diragukan lagi akan diperhitungkan dalam hal ini.
Negara-negara pelabuhan memiliki hak untuk melindungi penduduk lokalnya dengan cara yang berbeda, sesuai dengan peraturan kesehatan internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan dengan Kode Fasilitas Kapal dan Pelabuhan Internasional.
Namun, keselamatan penumpang juga harus terjamin.
